SEBARKAN !! Bupati Perempuan Pertama di Sulsel Ini Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang akan menaikkan premi atau iuran BPJS 1 April 2016 mendatang, mendapat reaksi dan penolakan dari Bupati Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Hj Indah Putri Indriyani.sebagaimana di kutip seputarluwuraya.com

Bupati Luwu Utara Hj Indah Putri Indriyani mengatakan menolak dan tidak setuju kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena akan membebani masyarakat.

Kenaikan iuran BPJS tentu terkait kemampuan anggaran daerah, dan akan membebani masyarakat. Hasil laporan BPJS saja baru-baru ini, masih banyak peserta BPJS yang menunggak, itupun dengan iuran yang masih rendah. Dengan kenaikan hampir dua kali lipat pasti membebani masyarakat,” kata Bupti Luwu Utara, Indah Putri Indriyani di Masamba, Kamis (24/3/2016).

“Saya berharap kepada pemerintah pusat dengan Peraturan presiden (Perpres) No 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Perpres No12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan agar kebijakan ini ditinjau ulang, karena akan membebani masyarakat,” kata Bupti Luwu Utara, Indah Putri Indriyani.

Menurut Bupti Luwu Utara, Indah Putri Indriyani, dengan dukungan DPRD, maka Pemkab Luwu Utara akan tegas menolak kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Tahun ini saja, dalam APBD Luwu Utara, sudah dianggarkan sekitar Rp6 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin. Dengan kenaikan hampir dua kali lipat, berarti kami harus menganggarkan pertahunya sekitar Rp12 miliar. Jelas ini sangat membebani anggaran kita,” tegas Bupati Luwu Utara Hj Indah Putri Indriyani.

Bupati Luwu Utara Hj Indah Putri Indriyani menambahkan, banyaknya peserta BPJS Kesehtan yang mengeluhkan belum maksimalnya pelayanan BPJS, ditambah Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga belum berfungsi dengan baik, sehinhga bila ditambah lagi dengan kenaikan iuran, maka akan menambah beban masyarakat.

“Jangan buru-buru dululah menaikkan iuran, namun dievaluasi dulu apakah pelayanan sudah memenuhi harapan masyarakat atau tidak. Kalaupun terpaksa harus dinaikkan diajak dulu Pemda dan stekholder lainya untuk berdiskusi terkait kesiapannya. Tapi kalau seperti ini adalah kebijakan sepihak, maka kami tidak setuju dengan hal tersebut,” tegasBupati Luwu Utara Hj Indah Putri Indriyani yang menjadi bupati perempuan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan ini.